Pada intinya sistem informasi itu tidak lepas dari input-proses-output, data yang diproses oleh sistem sehingga menghasilkan suatu output (informasi) . Di Indonesia sendiri telah ada susunan undang undang yang menjelaskan tentang informasi yaitu :
Menurut UUD 1945, Pasal 28,
setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Kita menginginkan Langkah-langkah dan kebijaksanaan yang dikembangkan Indonesia diharapkan akan mengantarkan Indonesia ke tahap dimana Indonesia merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat informasi global. Perkembangan sistem informasi pun dari tahun ke tahun berkembang semakin cepat seiring dengan perkembangan teknologi juga tentunya.
Indonesia sedang merumuskan “Nusantara 21″ sebagai konsepsi jaringan informasi memasuki abad 21. Nusantara 21 dikonsepsikan sebagai “Jaringan dan Sistem Informasi Nusantara” memasuki abad 21, dimana seluruh ibukota kecamatan akan mampu mengakses jaringan dan sistem informasi nasional dan bahkan global. Nusantara 21 akan terdiri dari jaringan superhighway informasi lingkar Jawa, lingkar Sumatra, Lingkar Kalimantan. Kepulauan dengan kota-kota besar akan menjadi “kota Multimedia”. Pada saat itu diharapkan sudah berkembang aplikasi-aplikasi pendidikan, kesehatan, iptek, perdagangan, pariwisata, layanan umum, pemerintah dll.
Berikut ini adalah informasi yang saya dapat dari situs
http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3845:depkominfo-kembangkan-e-province&catid=44:ragamberita&Itemid=56
Departemen Komunikasi dan Informatika mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang disebut e-Province. Aplikasi ini memungkinkan bagi pemerintah provinsi untuk mengintegrasikan data dari seluruh kabupaten/kota di wilayah mereka.
Menurut Direktur e-Government Depkominfo Herry Abdul Azis, pihaknya saat ini sedang mengembangkan berbagai macam aplikasi e-Government untuk digunakan oleh instansi pemerintah daerah setingkat Provinsi.
Ada 14 aplikasi yang telah selesai dan siap diimplementasikan. 14 aplikasi eGov tersebut antara lain :
-Aplikasi Pendidikan
- Aplikasi Pariwisata
- Aplikasi Perikanan
- Aplikasi Peternakan
- Aplikasi Perkebunan
- Aplikasi Pertanian
- Aplikasi Informasi hukum
- Aplikasi Kepegawaian
- Aplikasi Pendapatan Daerah
- Aplikasi e-Arsip
- Aplikasi e-Office
- Aplikasi SMS Center
- Aplikasi e-Libray
- Aplikasi Kantor Maya
ke-14 aplikasi tersebut telah saling terintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga, duplikasi data tidak lagi terjadi. Namun, Herry mengakui bahwa di beberapa Pemda telah menciptakan aplikasi eGov yang sektornya sama dengan yang dikembangkan oleh Depkominfo, meskipun jumlahnya beragam.
"Misalnya, Pemprov A punya 2 dari 14 yang kita punya, atau Pemprov B punya 5 dari 14 yang ada. Tidak masalah, mereka bisa tetap menggunakan aplikasi milik mereka sendiri, karena aplikasi dari kita bersifat open source dan mendukung interoperabilitas," jelas Herry.
Bagi Herry, dengan sifat aplikasi yang open source, aplikasi yang telah dikembangkan oleh Depkominfo ini bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemda.
Aplikasi eGov yang disebut juga e-Province ini memang menyasar institusi setingkat Provinsi, terutama yang telah mampu mengintegrasikan kabupaten/kota yang ada di wilayah masing-masing.
Sebenarnya perkembangan sistem informasi terjadi juga diberbagai bidang seperti manajemen, akuntansi, rumah sakit, pemasaran, akademik, geografis, dsb. Sistem Informasi diberbagai bidang ini perlu dikembangkan semuanya demi kemajuan Indonesia juga. Karena memang kenyataannya hal ini belum dilakukan secara optimal.
Sebagai contoh, Sail Bunaken 2009 yang diadakan di Kota Manado dan Kota Bitung pada tanggal 12 s/d 19 Agustus 2009 lalu, bertujuan untuk menggalang opini dunia dan sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia yang memiliki potensi kelautan luar biasa dan memiliki kekuatan maritim yang dapat dibanggakan. Selama ini Indonesia dengan potensi kelautannya masih belum dipromosikan menjadi sumber ekonomi bagi kesejahteraan rakyat secara optimal serta menjadi sumber ekonomi nasional yang signifikan.
Akan tetapi kita ketahui bahwa kekayaan yang begitu melimpah ini belum termanfaatkan secara maksimal. Di satu sisi Indonesia memposisikan diri sebagai negara kepulauan dengan kekayaan lautnya yang melimpah. Tetapi, di sisi lain Indonesia juga memposisikan diri secara kultural sebagai bangsa agraris dengan puluhan juta petani yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Sesungguhnya kita sendiri mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri akan sebuah sistem yang kompleks dan rumit, yang sebelumnya dinilai hanya bisa dikerjakan oleh tenaga asing. Seorang pakar IT diharapkan bisa membangun sebuah sistem yang mampu membangun lingkungan kelautan nasional. Tentu saja ini sistem yang besar. Sangat besar bahkan. Baik dari sisi institusi yang akan terlibat maupun cakupan sistemnya. Sistem ini harus informatif, yaitu harus memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi kelautan nasional.
Baik dari sisi sumber daya laut yang kita miliki, keadaan perairan, cuaca, kejadian penting di laut (accident maupun incident), tanda-tanda navigasi laut yang sangat membantu bagi kapal berlayar di lautan kita, dan segala informasi mengenai laut lainnya. Semacam pusat data kelautan nasional di mana idealnya hendak mencari data apa saja tentang kelautan bisa ditemukan pada sistem ini.
Mudah-mudahan langkah dan kebijaksanaan yang dikembangkan Indonesia dapat mengantarkan Indonesia ke tahap dimana Indonesia merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat informasi global. Kemajuan-kemajuan yang diciptakan memang akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan pemerintahan, menghilangkan isolasi, mengantarkan Indonesia ke panggung dunia dan mampu bersaing secara global.
0 komentar:
Posting Komentar